FOKAL Kabupaten Muara Enim Soroti Terputusnya Komunikasi Publik Kegiatan Pemkab,Salah Satu Penyumbang Penyekatan Ruang Informasi Publik

Muara Enim,- Ada catatan menarik selama team liputan berkarya di bumi Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ( Selasa,9/6/2026)

Catatan harian dan perjalanan liputan telah banyak menyaksikan ada ada apa sebenarnya kabupaten Muara Enim.

Sebagai ilustrasi,Muara Enim yang merupakan kolaboratif dari 246 desa dan 22 kecamatan membentak dari berbagai perbatasan Kabupaten/Kota.

Topografi demikian merupakan salah satu komponen sebagai keunikan dan memudahkan dinamika serta sudut pandang masyarakat umum.

Kekuatan sosial ekonomi yang terkadang menyebabkan pemilahan sudut pandang para penguasa daerah.

Implikasi yang menyebabkan pergeseran nilai kearifan lokal berubah menjadi perasaan suka dan tidak suka yang pada akhirnya membentuk konstruksi berpikir massif terhadap penguasa daerah.

Sebut saja beberapa kejadian pencetus misalnya korupsi pejabat daerah dengan " menyentuh anggaran" dengan dalih membangun kekuatan sistem yang diemban sebagai wujud visi dan misi.

Sejarah mencatat indikator sebagai salah satu akar penyebab dan proses bagaimana korupsi melengserkan kepala daerah Kabupaten Muara Enim yang merupakan kejadian berulang.

1. Biaya Politik yang Mahal dan Praktik Balas Budi

Mahalnya biaya Pemilihan Kepala Daerah

 Setelah terpilih, kekuasaan disalahgunakan untuk "balas budi" dengan cara mengatur pemenang tender proyek pemerintah atau memberikan sinyal kearifan lokal.

2. Penegakan Hukum dan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Penyalahgunaan wewenang seperti suap, pemerasan, dan gratifikasi dalam pengadaan barang/jasa atau perizinan menjadi pintu masuk utama bagi lembaga penegak hukum. Banyak kepala daerah ditumbangkan secara paksa di tengah masa jabatan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat penegak hukum lainnya. 

3. Hilangnya Legitimasi dan Kepercayaan Publik

Praktek korupsi akan menciptakan demoralisasi dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Ketika warga menyadari kepala daerahnya memperkaya diri sendiri alih-alih melayani publik, penguasa tersebut kehilangan legitimasi politik. Politik berseberangan jalan dianggap berpotensi sebagai Port The Entry.

4. Celah Sistem Otonomi Daerah

Desentralisasi memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada kepala daerah dalam mengelola keuangan dan kebijakan daerahnya. Jika kewenangan ini digabungkan dengan lemahnya pengawasan dan sistem birokrasi yang tertutup, maka peluang untuk melakukan korupsi menjadi sangat terbuka lebar. 

Namun menariknya,dari beberapa pejabat penguasa daerah kabupaten Muara Enim hanya di era Bupati Edison yang memutuskan Round down kegiatan Pemkab sehingga menyulitkan mengakses kegiatan pemerintah daerah.

" Hanya sebagai catatan ringan dan bukan sebagai euforia publik," Sebut Marsidi, Ketua FOKAL Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan diakhir penulisan.(Red)