APM Demo di PHR Zona 4, Soroti Dugaan Rekrutmen Tak Transparan

 

PRABUMULIH – Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) menggelar aksi damai di kawasan Bakem, depan Kantor PHR Zona 4, Selasa (21/4/2026). Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum APM, Adi Susanto SE, ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan ketidaktransparanan proses rekrutmen tenaga kerja.

 

Dalam orasinya, Adi Susanto yang akrab disapa Santon menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan hak demokrasi masyarakat yang dilaksanakan secara tertib dan damai sesuai aturan yang berlaku.

 

“Kami hanya menyampaikan aspirasi. Ada dugaan pembohongan publik yang dilakukan PDSI–PDC dan Disnaker. Kami datang untuk menanyakan hal itu sekaligus mengklarifikasi,” ujarnya.

 

Santon mempertanyakan proses rekrutmen yang telah dilakukan dalam dua tahap, yakni gelombang pertama dan kedua. Ia menuntut kejelasan terkait mekanisme hingga hasil seleksi yang dinilai belum terbuka.

 

“Kami ingin kejelasan. Rekrutmen gelombang 1 dan 2 itu sudah dilakukan, tapi bagaimana prosesnya dan siapa yang diterima, itu harus jelas,” tegasnya.

 

Menurutnya, kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat Kota Prabumulih karena tidak mendapatkan informasi yang transparan serta kesempatan kerja yang adil.

 

“Akibat itu, masyarakat Prabumulih sangat dirugikan,” tambahnya.

 

Adi juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melanjutkan langkah dengan membuka lebih luas dugaan persoalan tersebut. Ia menyebut, pada 29 April 2026 mendatang, APM berencana mengungkap dugaan “borok” dan permainan yang terjadi di DPRD Prabumulih terkait isu rekrutmen ini.

 

Sejumlah Tuntutan Disampaikan

 

Sementara itu, Ketua DPD APM, Abi Rahmat Rizki, merinci sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. APM meminta agar proses rekrutmen tenaga kerja oleh PT PDSI dan PT PDC, khususnya gelombang pertama dan kedua, diulang kembali karena dinilai tidak transparan.

 

Selain itu, APM juga mendesak perusahaan menunjukkan kontribusi nyata melalui program CSR yang tepat sasaran serta mengutamakan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat wilayah Ring 1.

 

Berikut rincian tuntutan yang disampaikan:

 

1. Audit terhadap seluruh proses penerimaan tenaga kerja.

2. Pemberian prioritas bagi tenaga kerja lokal.

3. Upaya pengurangan dampak lingkungan seperti kebisingan, getaran, dan limbah.

4. Transparansi pengelolaan CSR sesuai regulasi yang berlaku.

5. Penghentian sementara aktivitas operasional di wilayah tertentu sebelum ada kesepakatan.

 

APM juga meminta dibentuknya forum dialog antara perusahaan, DPRD, Disnaker, dan masyarakat untuk membuka permasalahan secara terang benderang, termasuk mendesak Disnaker membatalkan hasil rekrutmen gelombang pertama dan kedua.

 

Aksi Berjalan Kondusif

 

Aksi damai tersebut berlangsung aman dan tertib berkat pengamanan ketat dari aparat gabungan, mulai dari personel Polres Prabumulih, Koramil Prabumulih, hingga Kodim Muara Enim.

 

Di akhir kegiatan, perwakilan APM menyerahkan dokumen tuntutan langsung kepada perwakilan pihak PDSI sebagai bentuk keseriusan, sebelum akhirnya seluruh peserta membubarkan diri secara sukarela.

 

Abi Rahmat Rizki menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan keadilan bagi masyarakat lokal.

 

“Ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi hak masyarakat lokal yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.