Polemik Rekrutmen PTC Prabumulih, Insan Pers dan Aktivis Desak Transparansi dan Keadilan untuk Tenaga Lokal

PRABUMULIH – Polemik terkait proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Pertamina Training and Consulting (PTC) di wilayah operasional Prabumulih kini memasuki babak baru. Pihak media dan aktivis mendesak agar proses seleksi berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan bagi putra daerah yang kompeten.

 

Pada Jumat (24/04/2026), Pimpinan Redaksi Demokrasi Indonesia, Ladi Yansyah, bersama jajaran insan pers serta Aktivis Lingkungan dan Sosial, mendatangi kantor Pertamina Hulu Rokan Zona 4 (PHRZ 4). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan Surat Terbuka secara resmi bernomor 07/ST-DI/PBM/IV/2026.

 

Surat tersebut diterima langsung oleh perwakilan Corporate Communications (Corpcom) PHRZ 4, Dhio Faiz.S, tepat pukul 09:56 WIB. Dalam tanda terima dokumen, pihak PHRZ 4 menyatakan komitmennya untuk meneruskan aspirasi yang tertuang dalam surat tersebut kepada pihak-pihak terkait.

 

Menjaga Marwah GCG

 

Ladi Yansyah menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga marwah Pertamina agar tetap konsisten menjunjung tinggi nilai Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang bersih.

 

"Kami mendesak pihak PTC untuk menjalankan proses seleksi secara terbuka dan terukur. Ketertutupan informasi hanya akan memicu spekulasi liar di tengah masyarakat dan berpotensi merusak hubungan harmonis antara Pertamina dan warga lokal yang sudah terjalin baik selama ini," tegas Ladi.

 

Soroti Minimnya Koordinasi dengan Disnaker

 

Isu krusial lainnya yang disoroti adalah minimnya koordinasi teknis antara pihak PTC dengan instansi ketenagakerjaan daerah. Ladi mengutip pernyataan Kepala Disnaker Prabumulih, H. Sanjay Yunus, SH., MH., yang menyarankan agar PTC menerapkan pola rekrutmen yang melibatkan Disnaker, aparat kepolisian, dan masyarakat—seperti pola sukses yang pernah diterapkan oleh PT PDC.

 

Nasib Tenaga Ahli Lokal

 

Ladi juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap kompetensi tenaga lokal. Ia menuntut adanya penilaian objektif bagi pelamar yang telah memiliki sertifikasi resmi dan pengalaman bertahun-tahun di sektor Oil & Gas, baik dari lingkungan Pertamina Group, PGN, Perta Samtan Gas, maupun mitra migas lainnya.

 

"Sangat tidak masuk akal jika SDM yang sudah teruji kompetensinya di area berisiko tinggi (high risk) justru tereliminasi oleh sistem yang tidak transparan. Kami tidak meminta prioritas tanpa dasar, kami menuntut KEADILAN bagi mereka yang benar-benar ahli," tambahnya.

 

Komitmen Pengawasan "Uji Delik"

 

Menutup pernyataannya, Ladi menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat melalui instrumen "Uji Delik" di setiap tahapan rekrutmen. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik "titipan" yang berisiko merugikan keselamatan operasional perusahaan.

 

Surat terbuka ini juga ditembuskan kepada berbagai instansi tinggi, mulai dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Walikota Prabumulih, Ketua DPRD, Disnakertrans Provinsi Sumsel, hingga Kapolres Prabumulih sebagai bentuk pengawasan berlapis.

 

Pihaknya berharap surat ini mendapatkan respon positif dan menjadi jembatan bagi PTC untuk memberikan klarifikasi resmi guna meredam keresahan masyarakat, terkait sistem pendaftaran online yang hingga saat ini belum mencantumkan tanggal penutupan yang jelas.

 (Red)